CIKARANG PUSAT, KOTAKBERITA.COM – Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan dengan memprioritaskan perbaikan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas pendidikan, serta pemerataan akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Arahan tersebut disampaikan Asep saat memimpin Rapat Pimpinan (Rapim) Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026, di Ruang KH R. Ma’mun Nawawi, Kantor Bupati Bekasi, Kompleks Pemkab Cikarang Pusat, Senin (2/11/2026).

Dalam rapat tersebut, Bupati Asep didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi Endin Samsudin serta para asisten daerah.

Asep menegaskan, pembenahan infrastruktur jalan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah daerah. Hal ini menyusul banyaknya keluhan masyarakat mengenai kondisi jalan kabupaten yang mengalami kerusakan di sejumlah wilayah.

Untuk memastikan penanganannya tepat sasaran, ia meminta Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDA-BMBK) berkoordinasi dengan para camat dan pemerintah desa guna melakukan pendataan kondisi jalan secara menyeluruh.

Pendataan tersebut harus memuat klasifikasi panjang jalan dalam kondisi baik, rusak berat, rusak sedang, hingga rusak ringan. Hasilnya akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam menentukan skala prioritas perbaikan.”Saya ingin tahu jalan yang bagus berapa kilometer, yang rusak berat berapa, rusak sedang berapa, dan rusak ringan berapa. Itu harus dikoordinasikan antara camat dengan dinas terkait,” ujar Asep usai Rapim.

Selain infrastruktur, sektor kesehatan juga menjadi perhatian serius. Asep menginginkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi mendapatkan perlindungan jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan sehingga tidak mengalami kesulitan ketika membutuhkan pelayanan medis.

Untuk mewujudkan target tersebut, ia meminta perangkat daerah terkait melakukan pemutakhiran dan sinkronisasi data kepesertaan BPJS Kesehatan. Pendataan mencakup warga yang telah meninggal dunia, pindah domisili, hingga kelompok pekerja yang belum memperoleh perlindungan jaminan kesehatan.

Koordinasi lintas sektor akan melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Ketenagakerjaan, serta BPJS Kesehatan.

Menurut Asep, validitas data menjadi faktor penting agar kepesertaan BPJS Kesehatan tepat sasaran sekaligus memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif.”Saya ingin besok soal kesehatan masyarakat, semua bisa ter-cover BPJS. Saya akan tanda tangan dengan BPJS,” terangnya.

Pada sektor pendidikan, Asep juga meminta dilakukan pendataan menyeluruh terhadap kondisi sekolah di Kabupaten Bekasi. Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, sehingga program perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikan dapat disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan.

Sementara itu, dalam bidang pelayanan perizinan, Bupati Asep menyoroti pentingnya peningkatan koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan perangkat daerah teknis, terutama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

Ia menginginkan proses perizinan semakin sederhana, mudah, dan cepat, termasuk pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha.”Saya ingin nanti dibuatkan lagi koordinasi antara PTSP dengan dinas terkait Cipta Karya, bagaimana caranya perizinan tidak lama,” tegasnya.

Melalui Rapim evaluasi tersebut, Asep meminta seluruh perangkat daerah tidak hanya berfokus pada pelaksanaan program, tetapi juga memastikan hasil pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.

Ia berharap penguatan koordinasi lintas sektor, ketepatan pendataan, dan penentuan skala prioritas dapat mendorong percepatan pembangunan di berbagai bidang, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat Kabupaten Bekasi. (tbl)