CIKARANG PUSAT, KOTAKBERITA.COM – Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja mendorong seluruh kepala desa (kades) memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam menjalankan program prioritas daerah dan mewujudkan pemerataan pembangunan.
Salah satu langkah yang direncanakan adalah mengupayakan tiga titik pembangunan prioritas di setiap desa, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi secara merata berdasarkan skala urgensi.
Hal tersebut disampaikan Asep usai Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026 Masa Bakti 2026–2034, yang berlangsung di Plaza Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Rabu (4/11/2026).
Asep mengatakan, para kepala desa yang baru dilantik harus menjadikan momentum tersebut sebagai awal pengabdian kepada masyarakat. Ia mengingatkan pentingnya menjaga amanah, memiliki empati, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah.“Ini awal mulanya kita bekerja. Pertama, kita harus amanah dan menjaga diri sebagai pemimpin kepala desa. Kita juga harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah,” ujar Asep.
Ia menjelaskan, terdapat tiga sektor yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Bekasi, yakni infrastruktur, kesehatan, dan perizinan. Ketiga sektor tersebut diharapkan dapat disinergikan dengan program serta kebutuhan pembangunan di masing-masing desa.
Menurut Asep, pemerataan pembangunan perlu menjadi perhatian serius. Sebab, masih terdapat desa yang setiap tahun mengusulkan program melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), tetapi belum mendapatkan realisasi pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat.“Saya ingin setiap desa mempunyai tiga titik pembangunan yang memang mendesak, dengan skala prioritas. Saya tidak mau ada desa yang setiap tahun ikut Musrenbang, tetapi tidak pernah mendapatkan pembangunan,” ungkapnya.
Rencana tersebut, lanjut Asep, akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Bekasi. Sinergi antara eksekutif dan legislatif dinilai penting agar aspirasi masyarakat serta kebutuhan pembangunan di setiap desa dapat diselaraskan dalam penentuan program prioritas.
Selain pemerataan pembangunan fisik, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga menyiapkan pendekatan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui program roadshow ke setiap kecamatan yang direncanakan mulai Januari 2027.
Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung setiap Rabu dengan menghadirkan berbagai pelayanan dasar, mulai dari administrasi kependudukan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pelayanan UMKM, hingga informasi lowongan pekerjaan.“Nanti setiap kecamatan akan ada pelayanan dasar untuk masyarakat desa. Ada pelayanan KTP, KK, PBB, UMKM, dan juga informasi lowongan kerja online. Saya ingin datang langsung ke masyarakat, bukan hanya menunggu mereka datang,” jelasnya.
Asep menambahkan, pemerintah daerah juga akan memfasilitasi akses informasi kesempatan kerja melalui perusahaan-perusahaan yang berada di kawasan industri Kabupaten Bekasi.
Melalui kegiatan tersebut, perusahaan atau tenant di kawasan industri diharapkan dapat turut berpartisipasi membuka peluang kerja bagi masyarakat di kecamatan yang dikunjungi, terutama wilayah yang masih membutuhkan akses lebih luas terhadap lapangan pekerjaan.
Asep berharap, 154 kepala desa yang baru dilantik dapat mengambil peran aktif dalam menyukseskan berbagai agenda pembangunan dan pelayanan tersebut. Peran kepala desa sangat dibutuhkan, mulai dari menyampaikan aspirasi warga hingga mengoordinasikan kebutuhan pelayanan dan pembangunan bersama pemerintah daerah.
Selain itu, ia mengingatkan para kepala desa agar tetap merangkul seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan pilihan politik dalam pelaksanaan Pilkades.
Menurutnya, kepala desa terpilih memiliki tanggung jawab terhadap seluruh warga, termasuk masyarakat yang sebelumnya memberikan dukungan kepada calon lain.“Semua adalah masyarakat saya. Saya berharap kepala desa yang terpilih juga memiliki empati kepada teman-teman kita yang belum terpilih, karena mereka juga akan menjadi bagian dari kita semua,” katanya.
Asep menegaskan, seorang pemimpin harus mampu menerjemahkan amanah yang diberikan masyarakat ke dalam kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik.“Pemimpin itu ibadahnya adalah kebijakan. Karena itu, kita tekankan kebijakan yang diambil harus pro-rakyat,” tandasnya. (Red)








