Foto : Pembagian air bersih terhadap masyarakat

CIKARANG PUSAT, KOTAKBERITA.COM – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi mencatat sebanyak 124 titik mengalami krisis air bersih akibat musim kemarau hingga Minggu (2/8/2026) pukul 22.00 WIB. Titik-titik tersebut tersebar di 25 desa pada 9 kecamatan di wilayah Kabupaten Bekasi.Berdasarkan data BPBD, dari 25 desa yang terdampak, sebanyak 19 desa berada di wilayah selatan Kabupaten Bekasi, sedangkan 6 desa lainnya berada di wilayah utara.

Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi menyebutkan, dampak kekeringan tahun ini telah dirasakan oleh 14.801 kepala keluarga (KK) atau sekitar 45.816 jiwa. Selain mengganggu kebutuhan air bersih masyarakat, kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian dengan luas lahan terdampak mencapai 3.002 hektare yang tersebar di 52 desa pada 15 kecamatan.

Pemerintah Kabupaten Bekasi terus mengintensifkan upaya penanganan melalui distribusi air bersih dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Hingga 2 Agustus 2026, total 3.600.300 liter air bersih telah disalurkan kepada warga di 25 desa yang mengalami krisis air.

Distribusi tersebut berasal dari berbagai pihak, yakni 1.353.000 liter dari BPBD Kabupaten Bekasi, 1.155.000 liter dari Perum Tirta Bhagasasi (PDAM), 720.000 liter dari Palang Merah Indonesia (PMI), 160.000 liter dari Yayasan SCK, 80.000 liter dari Baznas, 40.000 liter dari BBWS Ciliwung Cisadane, 33.000 liter dari PT Deltamas, 16.000 liter dari BBWS Citarum, 12.000 liter dari PT Hyundai, 10.000 liter dari PT EJIP, 8.000 liter dari Yayasan BMI, 8.300 liter dari CSR Jababeka, serta 5.000 liter dari DPC GAMKI.

Adapun wilayah yang mengalami dampak paling parah berada di Kecamatan Bojongmangu dengan 39 titik krisis air bersih yang tersebar di enam desa. Disusul Kecamatan Cibarusah dengan 36 titik di lima desa, serta Kecamatan Serang Baru yang mencatat 21 titik di enam desa.Pemerintah Kabupaten Bekasi bersama BPBD dan berbagai mitra menyatakan akan terus melakukan pendistribusian air bersih selama musim kemarau berlangsung, sekaligus memantau perkembangan wilayah terdampak agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.