Foto : Pertandingan Golf

CIKARANG PUSAT – Misi Kabupaten Bekasi mempertahankan gelar juara umum Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Jawa Barat 2026 bakal menghadapi tantangan berat. Pasalnya, dukungan anggaran untuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Bekasi tahun ini jauh lebih terbatas dibandingkan periode sebelumnya.

DPRD Kabupaten Bekasi menyepakati tambahan hibah sebesar Rp15 miliar untuk KONI melalui APBD Perubahan 2026. Tambahan tersebut membuat total dukungan hibah KONI tahun ini mencapai sekitar Rp20 miliar, setelah sebelumnya pada APBD murni hanya dialokasikan Rp5 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Ani Rukmini, mengatakan tambahan anggaran tersebut diberikan dengan mempertimbangkan tanggung jawab daerah untuk mempertahankan prestasi olahraga Kabupaten Bekasi.“Dan kita juga amanah mempertahankan juara. Sebetulnya ini penting. Cuma memang dalam kondisi fiskal kita di 2026 memang kemudian tidak memungkinkan,” ujar Ani Rukmini di Cikarang Pusat, Selasa (15/9/2026).

Menurutnya, tambahan Rp15 miliar tersebut diharapkan dapat dimaksimalkan KONI untuk menghadapi Porprov 2026. Dengan kondisi anggaran yang terbatas, KONI diminta menerapkan skala prioritas, khususnya terhadap cabang olahraga yang memiliki peluang besar menyumbangkan medali.“Semoga anggaran itu bisa dimaksimalkan oleh KONI untuk tetap bisa mempertahankan the winner,” katanya.

Namun, Ani mengingatkan agar persoalan dukungan anggaran terhadap KONI tidak selalu baru muncul ketika pembahasan APBD telah berada di DPRD. Menurutnya, pemerintah daerah semestinya sejak awal memiliki komitmen serta perhitungan yang jelas apabila prestasi olahraga dianggap sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.“Kalau anggaran-anggaran seperti ini atau kalau memang dianggap secara politis juga menjaga prestasi Kabupaten Bekasi, harusnya goodwill-nya ada di pemerintah daerah,” tegasnya.

Ani menilai kebutuhan anggaran KONI semestinya dikaji secara matang oleh pemerintah daerah bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dengan perencanaan sejak awal, kebutuhan pembiayaan olahraga tidak terkesan dilempar kepada DPRD saat pembahasan anggaran.“Kalau memang dikaji langsung berapa, jangan anggaran nggak cukup lemparnya ke Dewan. Kita sih mendorong ada penambahan, tapi kita juga mempertimbangkan fiskal kita,” ujarnya.

Keputusan penambahan Rp15 miliar, lanjut Ani, merupakan hasil pembahasan dengan mempertimbangkan analisis serta kemampuan fiskal daerah yang disampaikan pihak eksekutif.“Sudah hasil perubahan kita tambahin dengan analisis yang sudah disampaikan juga dari eksekutif. Kita menyepakati saja dengan angka segitu,” katanya.

Meski demikian, Ani mengakui angka tersebut masih jauh dibandingkan kebutuhan anggaran olahraga Kabupaten Bekasi jika mengacu pada dukungan pada periode sebelumnya.

Ia menyebut, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kebutuhan anggaran KONI untuk mengejar prestasi juara umum pernah mencapai sekitar Rp80 miliar.“Kalau belajar historis KONI untuk menang saja kemarin sekitar Rp80 miliar, memang jauh sekali. Tapi itu risiko dengan situasi kondisi ekonomi kita seperti ini,” ungkapnya.

Keterbatasan anggaran tersebut, kata Ani, tidak terlepas dari banyaknya kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten Bekasi. Salah satunya kewajiban pembiayaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan jaminan kesehatan.“Waktu itu kita punya utang BPJS. BPJS kita harus penuh. Kalau enggak dibayar premi kita, kita enggak bisa melayani masyarakat, khususnya yang termasuk dalam desil satu sampai desil empat warga Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Selain BPJS Kesehatan, pemerintah daerah juga masih harus mengalokasikan anggaran untuk program Jamkesda serta penanganan persoalan sampah yang dinilai tidak kalah mendesak.“Ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu, belum lagi kebutuhan tentang sampah yang urgen,” imbuhnya.

Dengan total dukungan sekitar Rp20 miliar, Ani berharap KONI mampu menyusun strategi secara tepat agar anggaran yang tersedia benar-benar diarahkan pada kebutuhan paling prioritas.“Semoga bisa dicukup-cukupkan oleh KONI, dimaksimalkan. Tekniknya mungkin diatur, mana yang peluang-peluang menang,” tuturnya.

Ani juga meminta persoalan pembiayaan olahraga tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menetapkan besaran dukungan sejak tahap perencanaan anggaran sehingga kebutuhan KONI tidak kembali menjadi persoalan saat pembahasan bersama DPRD.

Ia menyebut pembahasan kebutuhan hibah KONI untuk tahun anggaran 2027 bahkan sudah mulai dilakukan. Karena itu, Ani berharap besaran anggaran dapat ditetapkan sejak awal oleh pemerintah daerah melalui TAPD.“Kita minta juga. Makanya tadi saya tanya, kita bahas juga untuk 2027, clear belum yang untuk hibah? Sudah, katanya,” ujarnya.“Kita maunya yang seperti itu dikunci dari pemerintah daerah, dari TAPD. Berapa, kunci saja. Kalau memang prestasi itu menjadi kebutuhan,” sambung Ani.

Meski demikian, Ani belum dapat memastikan besaran hibah KONI yang disiapkan untuk tahun anggaran 2027. Menurutnya, nominal tersebut masih perlu dipastikan kembali.“Kita harapkan begitu. Kemarin lupa nilainya berapa buat tahun anggaran 2027,” pungkasnya. (Tbl)