BANDUNG, KOTAKBERITA.COM – Bupati Bekasi dr. Asep Surya Atmaja menegaskan komitmennya untuk memprioritaskan pelayanan kesehatan gratis dan pembangunan infrastruktur dasar setelah resmi dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif untuk sisa masa jabatan 2025–2030, Jumat (23/10/2026).

Asep menargetkan seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi dapat mengakses layanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan atau Kartu Indonesia Sehat (KIS), sehingga warga tidak lagi terkendala biaya ketika membutuhkan pengobatan.

Menurutnya, program pembangunan yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan dengan mengusung visi Kabupaten Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Namun, pemerintah daerah akan memperkuat skala prioritas, terutama pada sektor kesehatan dan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.“Alhamdulillah, hari ini saya sudah dilantik sebagai Bupati Bekasi definitif. Saya akan melanjutkan program-program Pak Ade Kuswara Kunang dengan tagline Bangkit, Maju, dan Sejahtera. Tetapi, ada skala prioritas, di antaranya kesehatan dan infrastruktur,” ujar Asep seusai pelantikan di Bandung.

Sebagai seorang dokter, Asep mengaku menaruh perhatian besar terhadap akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Ia berharap mulai 2027, seluruh warga yang membutuhkan pengobatan dapat memperoleh layanan dengan jaminan kesehatan yang aktif.“Ke depan, kemungkinan mulai 2027, saya ingin tidak ada lagi pasien atau masyarakat yang sakit harus membayar. Saya ingin semuanya ter-cover oleh BPJS atau Kartu Indonesia Sehat,” tegasnya.

Untuk mewujudkan target tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi akan mempercepat upaya agar kembali meraih status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas. Status tersebut diharapkan dapat mempermudah masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan melalui skema jaminan kesehatan yang berlaku.“Insyaallah bulan depan kita akan menjadi UHC Prioritas. Jadi, siapa pun yang sakit harus bisa langsung mendapatkan layanan melalui BPJS. Kemarin kita belum berstatus prioritas, sekarang saya akan berupaya agar bulan depan bisa menjadi prioritas,” katanya.

Asep menekankan bahwa kemudahan pelayanan kesehatan harus dirasakan masyarakat hingga fasilitas kesehatan terdekat, seperti puskesmas dan klinik. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat aktif agar warga dapat mengakses pelayanan sesuai ketentuan.“Semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Mereka datang ke puskesmas ataupun klinik terdekat harus bisa dilayani. Karena itu, KIS atau BPJS-nya harus kita aktifkan terlebih dahulu agar masyarakat bisa berobat,” ungkapnya.

Selain kesehatan dan infrastruktur, Asep juga menyoroti penataan wilayah, termasuk penertiban bangunan liar (bangli). Ia menegaskan, pemerintah daerah harus berani mengambil tindakan terhadap pelanggaran, tetapi tetap mengedepankan komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat.

Menurutnya, penertiban perlu dilakukan melalui tahapan yang jelas agar masyarakat memahami alasan kebijakan tersebut dan pelaksanaannya tidak memunculkan persoalan sosial baru.“Bupati harus berani, tetapi organisasi kemasyarakatan dan masyarakat juga harus bersama-sama memahami. Selama ini saya mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Kalau sudah diajak bicara dengan baik tetapi tidak mau, tentu penertiban harus dilakukan,” jelasnya.

Meski demikian, Asep mengingatkan agar penataan wilayah tidak mengabaikan nasib warga yang terdampak. Pemerintah perlu mencari solusi melalui negosiasi dan kesepahaman sebelum mengambil tindakan di lapangan.“Saya juga tidak ingin ketika bangunan digusur, masyarakat justru menjadi tunawisma. Ketika hujan mereka kehujanan, ketika lapar mereka kelaparan, itu juga menjadi beban pemerintah. Karena itu, saya akan bernegosiasi dengan masyarakat agar ada kesepahaman sebelum penertiban dilakukan,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Sukron menyambut baik pelantikan Asep Surya Atmaja sebagai Bupati Bekasi definitif. Ia berharap Asep dapat menjalankan amanah dengan baik dan melanjutkan program pembangunan yang telah direncanakan.“Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Kita doakan dr. Asep yang mendapatkan amanah untuk memimpin Kabupaten Bekasi pada sisa masa jabatan ini diberikan kesehatan dan kemampuan, serta bisa menyukseskan visi pembangunan yang kita lanjutkan,” kata Ade Sukron.

Ade menilai berbagai masukan yang disampaikan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dalam pelantikan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah. Menurutnya, perencanaan dan konsolidasi pembangunan harus diperkuat agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.“Masukan-masukan tadi menjadi refleksi dan catatan bagi dr. Asep untuk evaluasi ke depan. Perencanaan menjadi penting, dan fokus pembangunan perlu dikonsolidasikan, terutama penataan wilayah, infrastruktur, sekolah, dan puskesmas,” ujarnya.

DPRD Kabupaten Bekasi, lanjut Ade, mendukung penguatan pembangunan infrastruktur dasar yang masih membutuhkan perhatian. Ia berharap arahan gubernur dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi antara kepala daerah dan perangkat daerah terkait, sehingga program pembangunan memiliki sasaran dan prioritas yang jelas.“Dari awal kami sudah menyampaikan bahwa kita perlu fokus pada infrastruktur dasar. Ini selaras dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur. Nantinya, kami akan meminta agar catatan-catatan tersebut disinkronkan dan didetailkan secara teknis bersama dinas terkait sehingga menjadi prioritas pembangunan,” tandasnya.

Dengan fokus pada pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta penataan wilayah yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat, kepemimpinan Asep Surya Atmaja diharapkan mampu memperkuat pelayanan publik dan mendorong pembangunan Kabupaten Bekasi pada sisa masa jabatan 2025–2030.(red)