Cikarang Pusat, Kotakberita.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terus mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi retribusi. Langkah ini dibahas dalam rapat virtual yang digelar bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, pada Selasa (4/2/2025).

Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Command Center Diskominfosantik, Pemkab Bekasi mengevaluasi implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta membahas strategi inovatif guna memaksimalkan penerimaan daerah.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi, Ani Gustini, menegaskan bahwa sektor retribusi memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD. Beberapa sektor yang menjadi fokus optimalisasi adalah retribusi parkir, pemanfaatan aset daerah, serta layanan publik lainnya.

“Pengoptimalan retribusi menjadi prioritas. Misalnya, retribusi parkir dari Dinas Perhubungan masih menghadapi kendala teknis. Namun, dengan inovasi yang diusung Kemendagri, kami yakin penerimaannya bisa dimaksimalkan,” ujar Ani.

Selain retribusi parkir, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain juga mengusulkan strategi pengembangan pendapatan daerah. Dinas Lingkungan Hidup mengusulkan integrasi retribusi kebersihan untuk fasilitas Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum. Sementara itu, Dinas Bina Marga menyarankan pemanfaatan lahan terminal milik Pemda untuk pembangunan kios retribusi aset.

“Lahan terminal yang belum tercantum dalam Perda No. 8/2023 akan dioptimalkan. Kios dan fasilitas lain yang dibangun dapat menjadi sumber retribusi baru,” jelas Ani.

Ani menegaskan bahwa seluruh skema retribusi harus berpedoman pada tarif yang telah diatur dalam regulasi.”Payung hukum sudah jelas. Tugas kami adalah memastikan inovasi tetap sesuai aturan,” tegasnya.

Selain itu, evaluasi juga menyoroti perlunya penambahan jenis retribusi yang belum tercakup dalam peraturan sebelumnya. Dengan strategi yang matang dan sinergi antar-OPD, Pemkab Bekasi optimis dapat mencapai target PAD 2025 serta memperkuat pendanaan program prioritas demi peningkatan pelayanan publik.

(Redaksi)