Bekasi, kotakberitacom – Dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahap pertama tahun 2024 di Desa Sumber Jaya, Kabupaten Bekasi, memasuki tahap pengawasan lebih lanjut. Fajar Shodick, pelapor dalam kasus ini, mendatangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang untuk menanyakan perkembangan laporannya.

Saat ditemui di Gedung Kejari Cikarang, Fajar mengungkapkan bahwa ia telah menjalani Berita Acara Pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Bekasi pada 3 Februari 2025. Namun, hingga kini, ia masih menunggu tindak lanjut dari pihak terkait.

Dalam upayanya mendapatkan kepastian hukum, Fajar berusaha menemui Riski, penyidik dari bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Cikarang. Namun, saat berada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ia mendapat informasi bahwa Riski sedang bertugas di luar kantor.

Tak berselang lama, Riski menghubungi Fajar dan menyampaikan bahwa Kejaksaan masih menunggu hasil audit resmi dari Inspektorat Kabupaten Bekasi sebelum mengambil langkah lebih lanjut. Meski demikian, ia menegaskan bahwa laporan ini tetap dalam pantauan dan akan diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Harapan Pelapor dan Pengawalan Kasus

Fajar berharap adanya kepastian hukum atas dugaan penyimpangan Dana Alokasi Desa (ADD) di Sumber Jaya. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa demi kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Hisar, Ketua Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) Bekasi Raya, menyatakan komitmennya untuk mengawal kasus ini hingga tuntas. Ia meminta Aparat Penegak Hukum serta instansi terkait, seperti Inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, agar lebih proaktif dalam menangani laporan masyarakat.

Jangan sampai masyarakat yang diwakili oleh Fajar merasa kecewa akibat lambannya kinerja APH dan instansi terkait, yang dapat menimbulkan mosi tidak percaya dari publik,” ujar Hisar.

Transparansi Dana Desa Jadi Sorotan

Kasus dugaan penyimpangan di Sumber Jaya menjadi pengingat pentingnya pengawasan ketat dalam pengelolaan anggaran desa. Dengan anggaran yang terus meningkat setiap tahun, desa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan dana tersebut digunakan secara efektif dan sesuai aturan.

Publik kini menantikan langkah konkret dari pemerintah daerah dan instansi terkait. Akankah laporan ini ditindaklanjuti dengan serius, atau justru menguap tanpa kejelasan? Transparansi dan keadilan menjadi harapan utama masyarakat dalam kasus ini.(red)