CIKARANG PUSAT, Kotaberita.com – Pemerintah Kabupaten Bekasi menghadapi tantangan berat dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025. Penurunan nilai transfer hingga Rp1,5 triliun serta revisi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat sejumlah pos anggaran harus dipangkas cukup signifikan.

Target PAD yang semula ditetapkan Rp4,17 triliun dalam APBD murni 2025 diturunkan menjadi Rp4,16 triliun pada APBD Perubahan 2025. Sementara itu, beban belanja pegawai menembus 42 persen dari total anggaran, jauh melampaui batas maksimal 30 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bekasi, Saeful Islam, mengatakan kondisi ini membuat pemerintah daerah harus bekerja lebih keras menggali potensi PAD, terutama dari dinas-dinas penghasil.

“Dinas penghasil naiknya paling gede dua persen. Makanya kita masih mencari peluang-peluang dari dinas penghasil. Kita pelayan masyarakat, jangan nyerah. Ketika kesulitan, pasti ada kemudahan. Asalkan ada kemauan,” ujar Politikus PKS tersebut.

Saeful memaparkan bahwa hampir seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdampak pemangkasan anggaran dengan besaran rata-rata antara 30 hingga 40 persen. Hanya Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan yang tidak terkena pemotongan karena dinilai menyangkut pelayanan dasar masyarakat.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Usup Supriatna, menegaskan pihaknya masih mendalami seluruh program yang diajukan dalam rancangan APBD Perubahan 2025. Setiap kegiatan yang diajukan SKPD akan dievaluasi agar penggunaan anggaran benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

“Kita tekankan kepada SKPD, anggaran ini harus benar-benar berpihak kepada rakyat,” tegasnya.

Usup juga mengakui bahwa efisiensi keuangan daerah semakin tertekan akibat pemangkasan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPD/TKD) serta meningkatnya jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kondisi ini, menurutnya, akan berdampak pada berkurangnya porsi pembangunan fisik di Kabupaten Bekasi.

“Tentunya kalau pembangunan berkurang, ini tugas semua elemen untuk bisa menginformasikan kepada masyarakat,” ujarnya.

DPRD meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah dan anggota dewan, untuk aktif menyosialisasikan kondisi fiskal daerah agar masyarakat memahami situasi yang sedang dihadapi. Pemerintah Kabupaten Bekasi juga dituntut lebih kreatif dalam mencari sumber pendapatan baru demi menjaga stabilitas pembangunan daerah.(red)

Sumber : Radarbekasi.id