KABUPATEN BEKASI, Kotakberita.com – Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi, Endin Samsudin, mengikuti kegiatan groundbreaking Sekolah Rakyat (SR) serentak nasional secara virtual yang dipusatkan di Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Senin (12/1/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Cipta Karya dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bekasi.
Groundbreaking ini merupakan bagian dari program pemerintah pusat dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu melalui pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Bekasi.
Endin Samsudin menyampaikan bahwa progres pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi telah berjalan sesuai rencana. Hingga saat ini, progres pembangunan telah mencapai sekitar 10 persen dengan masa kontrak pekerjaan hingga Juni 2026.
“Kalau presentase, tadi sudah mendapatkan informasi bahwa ini sudah 10 persen. Untuk progresnya, kontraknya berjalan sampai dengan bulan Juni. Kami dari Pemerintah Kabupaten Bekasi mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, khususnya Bapak Presiden, serta Kementerian PUPR dan jajaran wilayah Jawa Barat yang telah melaksanakan pekerjaan ini,” ujar Endin.
Ia berharap pembangunan Sekolah Rakyat dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan sosial.
Lebih lanjut, Endin menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Bekasi juga telah melakukan berbagai persiapan, termasuk penyiapan calon peserta didik. Pendataan calon siswa dilakukan melalui peralihan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi Data Terpadu Sosial Nasional (DTSN).
“Penjaringan dilakukan dari desil 1 sampai 5. Sehingga saat nanti launching, kewajiban kita dalam menyiapkan peserta sudah siap,” jelasnya.
Menurut Endin, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mendorong peningkatan status sosial masyarakat melalui pendidikan yang setara dan inklusif.
“Pendidikan Sekolah Rakyat mencakup jenjang SD, SMP hingga SMA dengan target sekitar seribu siswa untuk satu angkatan. Mudah-mudahan tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Bekasi yang tertinggal dalam pendidikan dasar,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Barat Kementerian PUPR, Tommy, menjelaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi merupakan bagian dari paket pembangunan Sekolah Rakyat Jawa Barat Tahap 2.
“Kontrak pekerjaan dimulai sejak 2 Desember 2025 dan akan berakhir pada 29 Juli 2026,” ungkap Tommy.
Ia menyampaikan, setelah serah terima pertama pekerjaan, Sekolah Rakyat ini diharapkan dapat langsung dimanfaatkan untuk menampung siswa-siswi Sekolah Rakyat rintisan yang saat ini telah beroperasi, sekaligus menambah peserta didik baru.
“Jumlah siswa yang akan ditampung kurang lebih seribu orang, dari jenjang SD hingga SMA,” katanya.
Tommy menambahkan, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Bekasi berdiri di atas lahan seluas sekitar 5,4 hektare yang merupakan aset milik Pemerintah Kabupaten Bekasi dan akan dihibahkan kepada Kementerian Sosial sebagai pihak yang mengoperasionalkan Sekolah Rakyat tersebut.
“Fasilitasnya meliputi ruang kelas, asrama putera dan puteri, ruang untuk wali asrama dan pengajar, ruang serbaguna, ruang makan, ruang ibadah, serta fasilitas olahraga seperti lapangan mini soccer, basket, dan lapangan upacara,” paparnya.
(red)







